Jokowi Dianggap Gagal Kelola Kemenangan

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai pembentukan rumah transisi positif untuk membangun tradisi baru yang positif bagi kesinambungan pemerintahan.

"Jadi, ini satu hal yang positif. Demokrasi menjadi bertambah dewasa dan ada pengembangan serta peningkatan kualitas demokrasi. Kalau lengser tidak harus bermusuhan seperti yang ditunjukkan pemimpin sebelumnya," kata Arbi Sanit, saat dihubungi wartawan, Rabu (6/8).

Sayangnya, lanjut Arbi, rumah transisi tersebut terkesan belum bisa dikelola dengan baik oleh Jokowi Widodo (Jokowi). Langkah Jokowi yang mengakomodir semua pihak termasuk peran serta masyarakat dalam rumah transisi justru jadi blunder.

Sikap mengakomodir semua pendukungnya menurut Arbi, tidak mungkin bisa dilakukan Jokowi karena berbagai kendala. "Disinilah saya melihat kelemahan Jokowi, dia mau mengakomodir semua pendukungnya. Tentu saja ini tidak bisa dilakukan. Terlalu banyak partisipasi dan terlalu banyak membalas jasa dan semua diakomodir. Ini masalah dan kelihatan Jokowi tidak akan mampu mengelola kemenangannya," ujarnya.

Seharusnya kata Arbi, sebagai pemegang mandat rakyat, Jokowi tidak perlu mengakomodir semuanya karena rakyat sudah memercayakan dirinya untuk jadi presiden. Seharusnya Jokowi sudah memiliki kewenangan penuh memilih para menterinya. Jokowi tidak perlu lagi melibatkan banyak orang, cukup orang-orang kepercayaannya saja.

"Saya saja di SMS untuk memberikan suara siapa menteri yang mau saya pilih. Ini ngaco, pemilihan menteri itu hak prerogatif presiden, tidak ada urusan dengan saya, tidak ada urusan dengan siapapun masyarakat Indonesia," tegasnya.

Jokowi, hanya perlu membuktikan kepada rakyat bahwa pilihan menteri-menterinya tepat dan bisa membantunya berkerja untuk rakyat. Tapi yang dilakukannya justru terbalik.

Menurut Arbi, Jokowi justru menyerahkan siapa menterinya kepada rakyat. Jika ini benar, Jokowi ingin melempar tanggungjawab pada rakyat jika ada menterinya yang tidak beres dengan alasan pilihan rakyat sendiri sehingga dirinya tidak bisa disalahkan. Kalau berani maju jadi presiden maka harus berani bertanggungjawab termasuk dalam memilih menteri," pungkasnya. (fas/jpnn)