Jokowi Diminta Berani Berantas Mafia Obat-Obatan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, diyakini mampu memberantas mafia obat-obatan di rumah sakit. Direktur Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen) Rugby Adeana S menegaskan bahwa korupsi kolusi nepotisme harus segera diberangus dari bangsa ini.

Dengan kata lain tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi termasuk pemberantasan mafia obat-obatan di rumah sakit. "Revolusi Mental harus diimplementasikan sebagai karakter bangsa. Kami percaya Jokowi-JK mampu memberikan harapan baru dengan melakukan pemberantasan korupsi dan pemberantasan Mafia obat-obatan di rumah sakit,” kata Rugby dalam keterangan persnya, Rabu (3/9).

Karenanya, Rugby berharap pemerintahan Jokowi-JK nanti masuk menelusuri persoalan di dunia kesehatan. Terutama, terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan dan bidang farmasi di Indonesia yang begitu complicated.

"Mulai dari masalah impor bahan baku, proses produksi sampai masalah harga eceran tertinggi obat yang masih menjadi perdebatan dikalangan pengusaha dan regulator. 95 persen bahan baku farmasi kita masih impor dari Cina dan India. Bahan Baku yang volumenya besar dan harganya murah diimpor dari Cina," papar Rugby.

Lebih jauh dia mengatakan, dalam proses pegadaan ini juga terjadi praktek-praktek yang sangat merugikan masyarakat dan menjadi penghalang program-program Jokowi-JK jika tidak diberantas.

“Pemerintahan Jokowi harus memberantas para mafia obat-obatan ini. Hal ini juga akan membuat uang rakyat lenyap dan tidak bisa dipeertanggungjawabkan,” katanya.

Dia menegaskan, Jokowi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa menelusurinya. “Termasuk adanya kemungkinan oknum-oknum tertentu di lembaga pemerintahan yang ikut bermain," katanya. (boy/jpnn)