Jokowi Janji Perjuangkan Pilkada Langsung

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo ikut ambil bagian dalam polemik pembahasan RUU Pilkada di parlemen belakangan. Dia termasuk yang tidak setuju pengaturan pilkada lewat DPRD, atau Pilkada tak langsung.
      
"Ya mundur dong. Kalau pilihan rakyat, yang nggak punya duit (masih) bisa menang," kata Jokowi usai acara Kongres Pergerakan Desa 2014, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, kemarin (6/9).
      
Karena pandangan tersebut, dia berjanji, jika sudah dilantik sebagai presiden bakal turut memperjuangkan pelaksanaan pilkada agar dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Sebagaimana yang selama ini sudah diterapkan. "Ya iya dong, jelas dipilih oleh rakyat, kok kembali lagi ke yang dulu," tandasnya kembali.
    
Pandangan Jokowi tersebut selaras dengan posisi politik PDIP dan koalisi partai pendukung Jokowi lainnya.

Ketua DPP PDIP Andreas Pareira menegaskan kalau dasar partai-partai yang mendorong pilkada tak langsung, sangat sempit. "Setelah tak menguasai nasional, lantas dipotong di daerah-daerah," sindir Andreas.
    
Dia menambahkan, sulit menafikkan kalau posisi pandangan fraksi-fraksi di parlemen saat ini terkait RUU Pilkada berkaitan dengan hasil Pilpres 2014 lalu. "Yang pasti kalau tetap dipaksakan, ini adalah kemunduran demokrasi, sebaiknya semua pihak berpikir tentang itu," tandasnya. (dyn)  

Tiga opsi yang ditawarkan dan menjadi pro dan kontra antarfraksi di DPR:

Opsi pertama, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih langsung seperti sekarang. Dalam opsi ini didukung oleh PDIP, Hanura, PKB dan pemerintah.

Opsi kedua, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan Gerindra.

Opsi ketiga, Gubernur dipilih langsung, namun Bupati, wali kota dipilih DPRD yang hanya didukung oleh DPD.