Jokowi-JK Dianggap Salah Urus Negara

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus mendapatkan kritik keras. Terbaru, ratusan mahasiswa, pemuda dan Aliansi Tarik Mandat menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Mereka melayangkan kritik pada Jokowi-JK yang dianggap semakin tak berpihak pada rakyat. Jokowi-JK juga dianggap lebih berpihak pada asing dengan kebijakan yang dinilai liberal.

“Contoh nyatanya adalah pemerintah mengambil sikap menolak untuk mengumumkan dan menindak tegas nama-nama 17 perusahaan perusahan besar dengan penanaman modal asing yang telah menjadi tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan,” terang Ketua Umum PP GPII Karman BM pada RMOL.

Kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu juga dianggap menggandaikan kedaulatan negara. Jokowi dituding membawa Indonesia ke skema trans pasifik partnership.

“Kasus terakhir yang menambah derita dan kekecewaan publik adalah dugaan kuat seperti yang dilaporkan Sudirman Said Menteri ESDM bahwa telah terjadi upaya kongkalikong yang dilakukan unsur legislatif dengan erusahaan tambang emas terbesar di Papua,” imbuhnya.

Dia menambahkan, hal itu menunjukkan pengelolaan negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif salah. Dia mengimbau mahasiswa, rakyat, pemuda, dan pelajar menghimpun diri melakukan tugas sejarah.                                                    

“Untuk merebut masa depannya dari pemerintahan komparador asing dengan  melakukan perubahan secara menyeluruh alias revolusi total dengan kembali ke UUD 1945 pra amandemen, menggelar Sidang Istimewa MPR, tarik mandat Jokowi-JK dan segera nasionalisasi aset aset asing termasuk PT Freeport,” tegasnya. (rm)