Jokowi Ungkit Kisah Menjengkelkan Saat jadi Gubernur DKI

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo bicara blak-blakan terkait masalah birokrasi yang pernah dia temukan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya soal prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan lelet. Padahal pemerintah dituntut bekerja lebih cepat, responsif, dan efisien.

"Saya berikan contoh, saat saya jadi gubernur saya ngecek urusan perizinan. Untuk mendapatkan yang namanya SIUP. SIUP itu hanya satu lembar. Isinya, nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal usaha dan jenis usaha. Saya dapat kabar, untuk mendapatkan SIUP perlu waktu dua minggu,” ucap Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi pada acara Presidential Lecture kepada 33.155 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi Tahun 2017, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Tak sampai di situ, Jokowi pun mengecek proses pembuatan SIUP tersebut ke instansi terkait. Memang, di bagian pelayanan pertama prosesnya singkat, sekitar dua menit. Tapi setelah dia bertanya ke petugasnya, dokumen itu masih harus diteken pimpinannya di lantai 3.

"Tanda tangan pun enggak ada satu menit, enggak ada. Harusnya tiga menit selesai. Kenapa sampai dua minggu, ternyata yang lama itu yang di lantai tiga tadi. Ini kepalanya. Saya jengkel sekali, karena keluhan-keluhan itu saya dengar langsung dari dunia usaha, dari masyarakat. Saya naik ke lantai tiga, untungnya enggak ada (kepalanya). Saya sudah jengkel,” tutur suami Iriana.

Karenanya, mantan wali kota Solo itu berpesan agar hal semacam itu diketahui oleh CPNS baru. Sebab, masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan itu hanya bisa terwujud bila birokratnya juga bekerja dengan cepat.

"Kalau bisa diselesaikan tiga menit, ya selesaikan tiga menit. Kenapa harus tunggu minggu. Ngurus izin sekarang ini masih ada yang berbulan-bulan. Saya minggu aja enggak mau, apalagi bulan," pungkasnya.(fat/jpnn)