Jutaan Warga Tak Terdaftar BPJS

Niken Sawitri, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Muara Bungo mengatakan, ada dua kelompok peserta yang dikelola oleh BPJS kesehatan. Yaitu, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Non-PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu. Sedangkan peserta non-PBI, terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, karyawan perusahaan, pekerja mandiri, dan beberapa criteria lainnya.

“Sekarang kita melayani pekerja mandiri,” katanya, saat ditemui harian ini di Kantornya, kemarin. Lanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2013, setiap pekerja bukan penerima upah, wajib mendaftarkan dirinya secara sendiri atau berkelompok.

“Kita membawai 5 kabupaten. Seperti, Tebo, Sarolangun, Merangin, Kerinci dan Sungai Penuh. Tapi, setiap kabupaten punya kantor operasional masing-masing,” imbuh Niken.

Kabid Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Hermizan mengatakan, masyarakat miskin masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS. Iuran BPJS masyarakat miskin ini akan dibayarkan oleh pemerintah. "Iuran BPJS masyarakat miskin ini ditanggung oleh Pemerintah," ujarnya.

Laporan dari Tanjung Jabung Barat, hingga saat ini dimali dari tanggal 1 dalam catatan BPJS cabang Tanjabbar tercatat sudah 23 orang yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki kartu BPJS. Hal tersebut dikatakan oleh Liza safriani, kepala operasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Hingga saat ini, mulai tanggal 1 2014 yg terdaftar sudah 23 orang, itu semua yang sudah terdaftar dari perseorangan," ujarnya.

Lebih dari 100.000 warga masyarakat Kabupaten Sarolangun telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun H. Adnan, M.Kes saat dikonfirmasi kemarin (9/1). "Sekarang sudah 100.000 lebih, untuk sementara dari peralihan Jamkesmas, Jamkesda, di tambah Askes Pegawai Negeri, Tentara, Polri, dan Jamsostek, datanya pastinya di PT Askes," kata Adnan.(feb/Sun/Dik/fth/wsn)