Kabinet Jokowi Diminta Tutup Situs Teroris

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane mendesak agar posisi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) tidak lagi diisi oleh orang berlatar belakang partai. Dia berharap posisi itu ditempati figur profesional, sehingga punya ketegasan dan keberanian untuk memblok, berbagai situs maupun media sosial yang dikendalikan kalangan teroris.

Menurut Neta, ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi. Apalagi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris. 

"Akibatnya, para teroris bisa dengan bebas mensosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya," kata Neta, Jumat (24/10). Akibatnya, para teroris itu dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda dan kemudian mengajak mereka bergabung. 

Selain itu, situs teroris juga bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya. "Kondisi ini membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan kian melebar," jelasnya.

Ironisnya, Neta menambahkan, Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris saat ini. Sedangkan daerah paling rawan berada di Sulteng,  rawan ketiga adalah Aceh, disusul Sumut, Lampung, Klaten, Solo, Jatim, Bima, Maluku, dan Papua. Sentra pembuatan senjata rakitan pun melebar ke Lampung, Cipacing (Jabar), dan Klaten (Jateng).

Melihat situasi ini Presiden Jokowi perlu menekan perkembangan potensi terorisme. Caranya antara lain, Menkominfo harus mau dan mampu memblok semua situs dan media sosial kalangan teroris. (boy/jpnn)