Kada Asal PDIP Mau Cegah Korupsi? Silakan Berguru ke Bu Risma

Sabtu, 20 Februari 2016 – 21:42 WIB

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam pertemuan di Surabaya, Sabtu (20/2). Hasto menunjukkan buku berjudul Mata air Keteladanan karya cendekiawan Yudi Latif yang salah satunya menceritakan kepemimpinan Risma. Foto: DPP PDIP for JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan wanti-wanti kepada kader-kadernya yang telah lolos menjadi kepala daerah untuk bisa menjauhi praktik korupsi. Partai pemenang pemilu legislatif 2014 itu bahkan menyarankan kadernya yang sudah jadi kepala daerah untuk mencontoh kebijakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam hal pencegahan korupsi.

Sebagaimana dikutip dari siaran pers DPP PDIP, Hasto Kristiyanto selaku sekretaris jenderal di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menyatakan, pencegahan korupsi memerlukan sistem, kedisiplinan dan keteladanan kepemimpinan. Menurut Hasto, sosok Risma di Surabaya telah menunjukkan cara mencegah korupsi.

“Kebijakan Ibu Risma seperti e-procurement, reformasi birokrasi, penetapan kinerja aparat pemerintah, dan restruktursisasi APBD merupakan contoh kebijakan antikorupsi," ujar Hasto seusai berdialog dengan Risma di rumah dinas wali kota Surabaya, Sabtu (20/2) malam.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, Risma mencegah korupsi di Pemkot Surabaya dengan cara membangun sistem yang baik sekaligus memberi contoh. Artinya, kata Hasto, pemberantasan korupsi memerlukan perpaduan sistem dan budaya.

PDIP pun mengadopsi perpaduan sistem dan kultur itu sebagai materi dalam sekolah partai. Perpaduan itu juga mencadi contoh bagi kepala daerah asal PDIP. “Karena itulah dalam sekolah calon kepala daerah, Ibu Risma menjadi guru tetap sekolah tersebut," tegasnya.

Orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sebaiknya melihat cara Risma mencegah korupsi. Hasto menegaskan, KPK juga punya tugas mencegah korupsi.

Menurut Hasto, polemik tentang perdebatan tentang revisi Undang-Undang KPK mestinya diarahkan pada upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi melalui cara-cara sistemik. Salah satunya adalah melalui pencegahan.

“Sebab KPK tidak bisa berdiri di menara gading pemberantasan korupsi. KPK harus mengedepankan kerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum, dan seluruh institusi negara di dalam membangun sistem dan kultur pencegahan korupsi," tegasnya.(ara/JPNN)