Kada Keluhkan Calo Anggaran

Mestinya, kalau memang sudah menjadi hak daerah, lanjut mantan anggota DPR dri Fraksi Partai Golkar itu, tidak diperlukan lagi lobi-lobi gelap. "Kalau ini memang hak daerah, kenapa tidak dibuka saja (transparan, red)?" kata Walikota Sibolga, Syarfie Hutauruk, yang mengaku bicara atas nama rekan-rekannya yang lain yang ikut orientasi sejak 17 Oktober 2010 di gedung Badan Diklat Kemdagri, Jakarta. Acara resmi ditutup Mendagri Gamawan Fauzi kemarin (4/11).

Terkait dengan lobi-lobi untuk mendapatkan DAU, DAK, atau dana perimbangan, Gamawan menjelaskan bahwa indikator besaran dana-dana tersebut sudah jelas, dan tidak perlu ada lobi-lobi. Dia berharap, seluruh kepala daerah menyepakati hal itu. Kalau sudah sepakat, kata Gamawan, calo-calo tak akan main lagi.

Acara orientasi ini digelar sejak 17 Oktober 200 hingga 6 November 2010. materinya antara lain pembelajaran di kelas, observasi lapangan, olah praja, pengembangan kepribadian, dan kepemimpinan bagi para istri bupati/walikota. Sejumlah pembicara dari beberapa instansi di pusat ikut menyampaikan materi orientasi, salah satunya Plt Ketua KPK Haryono Umar. (sam/jpnn)