Kada Terseret Korupsi, Pemerintah jangan Bangga

Kamis, 27 Desember 2012 – 15:49 WIB

JAKARTA - Pemerintah pusat belum mengawal sepenuhnya penerapan otonomi daerah untuk terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Hal itu ditandai dengan ratusan kepala daerah dan legislatif daerah yang tersangkut masalah hukum.

"Bisa jadi diakibatkan salah satunya mekanisme politik yang berbiaya tinggi dalam pemilu," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman dalam paparan akhir tahun 2012 DPD, di gedung parlemen di Jakarta, Kamis (27/12).

Dia menambahkan, dengan banyaknya kepala daerah dan legislatif daerah tersangkut masalah hukum, maka pemerintah pusat tidak boleh berbangga dengan menjadikannya sebagai prestasi politik sebagai jualan terjadinya persamaan di depan hukum. Menurutnya, harus ada pembenahan yang komprehensif dan holistik, agar tidak ada lagi kepala daerah dan legislatif daerah yang tersangkut masalah hukum.

"Agar roda pemerintahan berjalan lancar dan daerah pun berperan kuat sebagai akselerator tercapainya tujuan-tujuan negara," ujarnya.(boy/jpnn)

JAKARTA - Pemerintah pusat belum mengawal sepenuhnya penerapan otonomi daerah untuk terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Hal