Kader Golkar Harus Terus Dididik agar Tak Terjaring OTT KPK

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Dave Akbarshah Laksono mengingatkan kader-kader partainya yang duduk di legislatif ataupun eksekutif tidak bermain-main dengan masalah suap dan korupsi. Sebab, hal itu tak hanya membuat kader Golkar bakal berurusan dengan hukum, namun juga menggerus citra partai berlambang beringin itu.

Dave menyatakan itu menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha pada Jumat pekan lalu (6/10). Anggota Komisi XI DPR itu diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulut, Sudiwardono.

“Kami melihat ini sudah cukup banyak. Sudah ketujuh dalam waktu (hampir) bersamaan,” kata Dave di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/10).

Menurutnya, Golkar akan mengevaluasi tindak-tanduk kader-kadernya terutama di daerah. Termasuk bagaimana agar kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Golkar bisa melaksanakan tugas mereka secara baik tanpa melanggar aturan.

“Jangan sampai ada main-main anggaran dan aturan bertujuan memperkaya diri sehingga mencoreng nama partai dan keluar dari tugas fungsi utama sebagai wakil rakyat,” jelas Dave.

Anggota Komisi I DPR itu menegaskan, pengawasan Golkar terhadap kader-kadernya tidaklah longgar. Sebab, sudah ada sistem pengawasan yang baik di partai berlambang beringin hitam itu.

Hanya saja, kata Dave, bisa saja kader Golkar ketika mengambil kebijakan atau berbuat justru tidak sadar bahwa itu melanggar aturan. “Jadi perlu pendidikan lagi agar aturannya itu lebih dipertegas, lebih jelas,” kata dia.(boy/jpnn)