JPNN.com 
Kalau Mau Copot Buwas, Pakailah Alasan Jelas
jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa mengingatkan agar jangan sampai ada intervensi terhadap prosespenegakkan hukum. Pernyataan anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum itu terkait dengan kabar santer bahwa Komjen Budi Waseso dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri.
Ria mengaitkan kabar pencopotan Buwas itu dengan pernyataan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang mengingatkan penegak hukum tidak boleh gaduh. Sebab, akhir-akhir ini Bareskrim terus menghiasi pemberitaan medua karena ketegasannya mengungkap kasus-kasus korupsi besar. Yang terkini adalah penggeledahan di PT Pelindo II Tanjung Priok dalam kasus korupsi mobile crane.
Penggeledahan itu membuat Dirut Pelindo II RJ Lino Mencak-mendak. Lino bahkan menelepon Sofyan Djalil dan mengancam akan mundur dari posisinya karena merasa diganggu Bareskrim.
Ria mengatakan, hal yang harus diingat adalah kegaduhan ketika Bareskrim menjerat dua komisioner KPK sebagai tersangka. Namun, hal itu tak dianggap mengganggu ekonomi.
"Kalaulah benar kegaduhan yang terjadi dalam proses Pelindo, kami justru bertanya, apakah ketika proses penegakkan hukum yang dilakukan Mabes Polri terhadap personal komisioner KPK tidak dianggap kegaduhan juga? Apa bedanya?" ujar Ria di kantor ruang Fraksi PDIP, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Karenanya Ria berharap agar Buwas tetap dipertahankan sebagai Kabareskrim Polri. Kalaupun mau dicopot, harus ada alasan yang jelas dan Buwas memang melakukan kesalahan yang benar-benar fatal.
"Kami hormati apapun keputusan presiden. Tapi yang kami inginkan, yang berkaitan dengan penegakkan hukum tidak diintervensi kepentingan apapun," pungkas Ria.(dna/JPG/JPNN)
