Kampus Swasta Tuntut Tambahan Kuota Bidikmisi

JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) melirik program beasiswa pendidikan mahasiswa miskin (bidik misi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ketua Umum Aptisi Edy Suandi Hamid berharap kuota bidikmisi di kampus swasta tahun ini ditambah.
 
Edy mengatakan program bidikmisi cukup membantu dalam meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi. Meskipun dia merasa ragu dengan capaian APK pendidikan tinggi versi pemerintah saat ini. Yakni meningkat dari sekitar 14 persen ke 24 persen.

"Terlepas dari jumlah riil APK pendidikan tinggi saat ini, kami mendukung program bidikmisi itu," paparnya.
 
Untuk itu pria yang juga rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu meminta supaya alokasi beasiswa untuk mahasiswa miskin dan berprestasi di PTS ditambah. Apalagi menurutnya selama ini alokasi bidikmisi yang diberikan Kemendikbud kepada kampus swasta hanya berskira 8.000 pertahun. Padahal jumlah alokasi bidikmisi secara nasional khusus penerimaan mahasiswa baru 2014 ini mencapai 60 ribu.
 
Kemendikbud selama ini memang sudah mengajak kalangan PTS untuk ikut mendistribusikan bidikmisi. Sebab jumlah mahasiswa yang kuliah di PTS memiliki porsi sekitar 70 persen dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Tetapi untuk memberikan kuota bidikmisi kepada kalangan PTS itu, Kemendikbud memiliki kriteria yang ketat.
 
Sehingga pada beberapa tahun lalu, tercatat hanya ada sekitar seratusan PTS yang menerima alokasi bidikmisi dari Kemendikbud.

Di antara alokasi bidikmisi untuk PTS itu diantaranya mempertimbangkan akreditasi kampus yang bersangkutan. Umumnya alokasi bidikmisi diberikan kepada kampus swasta dengan akreditasi A.
 
Mendikbud Mohammad Nuh siap menampung permintaan dari Aptisi untuk penambahan alokasi bidikmisi untuk kampus swasta itu. Tetapi dalam praktenya di lapangan, banyak kampus swasta yang menolak untuk menerima alokasi bidimisi itu.
 
Mantan rektor ITS itu mengatakan bahwa beasiswa atau unit cost yang diterima mahasiswa bidikmisi adalah Rp 12 juta per tahun atau Rp 1 juta per bulan. Dia mengatakan di sejumlah PTS, ada yang menerima talangan pembiayaan sebesar Rp 1 juta per bulan itu. Sebab besaran biaya talangan itu sudah sama dengan rata-rata biaya pendidikan di PTS bersangkutan.
 
Tetapi Kemendikbud juga menemukan kasus ada PTS bagus yang menolak menyalurkan bidikmisi. Alasannya adalah, alokasi dana talangan sebesar Rp 1 juta per bulan itu dibawah rata-rata biaya pendidikan yang selama ini ditarik kampus tersebut. Nuh menegaskan saat ini masa pendaftaran mahasiswa baru masih berlangsung. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada perubahan alokasi bidikmisi di kampus swasta.

 Terkait dengan kondisi itu, Edy mengatakan tidak seluruh kampus swasta bermotif komersil dalam menjalankan aktivitasnya sehingga biaya kuliahnya mahal. Dia menuturkan masih banyak kampus-kampus swasta yang bagus, tetapi tidak mengedemankan motif komersial. Sehingga biaya kuliahnya terjangkau. (wan)