Kapan Marsekal Hadi Tjahjanto Dilantik jadi Panglima TNI?

”Bagi kami tugas DPR ketika uji kelayakan dan kepatutan bukan sekedar memeriksa komitmen, visi dan rencana kerja. Namun seharusnya bisa memberikan catatan-catatan yang harus dilakukan sesuai dengan agenda reformasi sektor keamanan,” ujar dia, kemarin (7/12).

Kontras menysun sembilan daftar persoalan yang harus segera diseelsaikan oleh Marsekal Hadi.

Diantaranya, kultur kekerasan yang masih kuat, pelibatan TNI dalam pemberantaasn terorisme yang berpotensi menabrak supremasi sipil, dan mekanisme peradilan militer yang semestinya jadi alat uji akuntabilitas TNI.

”Peradilan militer justru kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM,” kata Yati.

Dia berharap Marsekal Hadi  bisa membuat TNI profesional dalam bidang pertahanan dan keamanan negara dan tunduk pada supremasi sipil. Jika TNI profesional maka akan mengurangi potensi kekerasan oleh anggota TNI di lapangan.

Sepanjang 2016 hingga 2017 KontraS mencatat sedikitnya telah terjadi 138 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI, dan mengakibatkan 15 tewas, 124 luka-luka, dan 61 orang mengalami kerugian.

Yati menuturkan Marsekal Hadi juga perlu memiliki strategi untuk mengurangi persinggungan dengan anggota Polri. selain itu juga Mengurangi potensi keberpihakan atau keterlibatan anggota TNI pada sektor dan sumber daya alam.

Selama ini diduga masih ada oknum militer yang melindungi kelompok-kelompok kepentingan non negara.