Kebijakan Berani Jokowi Bikin Gerah Orang Serakah

''Sekitar 97 persen hutan produksi dikuasai mereka. Sisa 3 persen saja yang dikuasai masyarakat. Mungkin ini yang dimaksud Presiden harus segera dilakukan corrective action. Salah satunya melalui Perhutanan Sosial ini,'' kata Chalid.

Karena dinilai terlalu berani mengeluarkan kebijakan, aktivis lingkungan itu memastikan banyak pihak-pihak yang serakah merasa gerah karena terganggu kenyamanannya.

Oknum-oknum ini tentunya tidak akan tinggal diam dan akan melawan kebijakan era Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya ini dengan berbagai cara.

''Tapi saya percaya Presiden dan Menterinya tak akan goyah. Bila tidak, tentu kata keadilan itu akan makin jauh dari kehidupan petani,'' kata Chalid.

''Saya yakin percepatan hutan sosial dan reforma agraria bukan saja untuk pemerataan ekonomi. Lebih jauh, program ini untuk keadilan sosial dan ekologis termasuk keadilan antar generasi,'' tambahnya.

Sebelumnya selama sepekan di awal bulan November, Presiden Jokowi berkeliling menyerahkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK).

1 November 2017 untuk Kabupaten Bekasi dan Karawang, dibagikan 2.144,9 ha diterima 1.070 KK. 2 November 2017 untuk Kabupaten Probolinggo, Jember dan Lumajang, dibagikan 3.236,04 Ha diterima 1.178 KK.

Dilanjutkan 4 November 2017 untuk kabupaten Boyolali dan Pemalang, dibagikan 1.890,60 Ha diterima 1.685 KK. Dan 6 November 2017 untuk Kabupaten Madiun, Tulungagung dan Kabupaten Tuban, dibagikan 2.890,65 Ha diterima 1.662 KK.