Kedepankan Musyawarah agar KMP dan KIH Bersatu di MPR

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) terus mengupayakan agar proses pemilihan pimpinan MPR RI periode 2014-2019 tidak melalui voting. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berargumen bahwa musyawarah untuk mufakat perlu dikedepankan sebagai upaya mempersatukan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sejak pemilu presiden lalu dalam posisi berseberangan.

Menurut Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, usulan KIH sebagai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla agar pimpinan MPR ditentukan melalui musyawarah merupakan upaya melestarikan tradisi demokrasi di Indonesia. "Namanya saja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maknanya tentu majelis tempat rakyat melakukan permusyawaratan melalui para wakilnya," ujarnya di Jakarta, Senin (6/10).

Hasto menambahkan, para pendiri republik membentuk MPR justru untuk mengukuhkan jatidiri demokrasi Indonesia. Karenanya, sambung orang dekat Megawati itu, musyawarah merupakan jalan terbaik.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, pemilihan paket pimpinan MPR secara aklamasi yang menyatukan unsur DPD, KMP dan KIH masih terbuka lebar. Ditegaskannya pula, usulan agar Ketua MPR ditempati perwakilan dari DPD sudah sejalan dengan sikap politik Jokowi-JK yang ingin mengedepankan konseps Trisakti melalui pendekatan pembangunan dari daerah.

"Di sinilah rakyat akan menilai sikap kenegarawanan elite politiknya. Kita tunjukkan kepada rakyat bahwa setelah berbagai ketegangan di DPR, elite politik bangsa ini bisa berdemokrasi dengan santun dan penuh keadaban politik," tandas mantan juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK di pemilu presiden itu.

Bagaimana jika masih ada pihak yang menginginkan pimpinan MPR RI ditentukan melalui voting? "Mereka yang tidak setuju dengan tradisi musyawarah berarti memang menyimpan agenda tersembunyi terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia yang bisa kembali pada praktik Orde Baru," pungkasnya.(ara/jpnn)