Kejagung Buru Korupsi KBRI China
Selasa, 14 Oktober 2008 – 13:46 WIB
Dijelaskannya dalam kasus ini terjadi karena adanya biaya kawat yang diterapkan Dubes RI untuk China pada periode 2000 dan 2004. Berbicara soal tarif keimigrasian berarti berlaku umum. Tetapi pada kenyataannya ada yang secara khusus diatur. “Payung hukum untuk memgeluarkan SK ini apa? Berarti inilah yang disebut berbenturan dengan UU atau peratuaran perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan begitu disini ada perbuatan melawan hukum,” pungkasnya. .
Untuk diketahui sebelumnya pihak Kejagung telah menetapkan mantan duta besar RI untuk China periode 2000-2004 sebagai tersangka dalam kasus ini. (rie/JPNN)