Kemendagri-Kemenkeu Bersinergi Dorong Penurunan Stunting dan Kemiskinan

"Termasuk terkait penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang dipertajam, pada saat itu dapat dituangkan langsung dalam Kepmen Evaluasi APBD."

"Bila tidak ditindaklanjuti akan dikenakan sanksi penundaan dan pemotongan dana transfer, bila perlu dapat dipertajam apakah perlu dibuat MoU melibatkan Itjen terkait mekanisme sanksi," ujar Fernando. 

Oleh karena itu, Fernando menegaskan pentingnya sinergitas dan kolaborasi dalam rekomendasi evaluasi Raperda APBD. 

"Koordinasi antara Kemendagri dengan Kemenkeu terkait evaluasi APBD selama ini sudah berjalan dengan baik, untuk mempermudah dan efisiensi waktu dilakukan koordinasi dengan Pusdatin agar SIKD dapat terkoneksi dengan SIPD untuk menarik data terkait APBD setelah pemda menutup jadwal utk dapat digunakan pada saat rapat koordinasi konsultasi evaluasi Raperda APBD yg dilakukan Kemendagri dengan Kemenkeu," tuturnya.(ray/jpnn)