Kemenkeu Tahan Penyaluran 20 Persen Dana Desa, Ada Apa?

jpnn.com - JAKARTA – Pencairan dana desa untuk seluruh kabupaten termasuk di Gorontalo tidak berjalan sesuai harapan. Pasalnya hingga saat ini, masih tersisa 20 persen dana desa yang belum ditransfer Kementerian Keuangan ke kabupaten.

Menurut Dirj‎en Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa (Kemendes) Ahmad Erani Yustika, sedianya sisa dana desa sebesar 20 persen sudah mulai disalurkan akhir Oktober 2015. Namun, karena masih banyaknya daerah yang belum melaporkan rekapitulasi penyaluran dana desa sebesar 80 persen, pihak Kementerian Keuangan terpaksa menunda.

“Kemendes sudah minta agar dana desa yang sisa 20 persen disalurkan akhir Oktober. ‎Namun hal ini tampaknya tidak bisa direalisasikan Kemenkeu,” ujar Ahmad yang dihubungi, Senin (2/11).

‎Dia menambahkan, Kemenkeu menunggu semua laporan dana yang sudah disalurkan (80 persen) dari seluruh desa se-Indonesia. Dengan laporan itu, pemerintah bisa mengukur berapa dana yang sudah terserap.

“Kami hanya bisa meminta untuk segera dicairkan, tapi kewenangan kapan pencairan ada di tangan Menkeu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa cair sisa dananya karena waktunya makin mepet,” katanya.

Data Kemendes menyebutkan, lima kabupaten di Gorontalo sudah mendapatkan alokasi anggaran 80 persen dari total dana desa. Hanya saja dari penyerapannya baru Pohuwato dan Gorontalo yang tingkat penyerapannya sudah 80 persen dengan jumlah penerima masing-masing 191 serta 101 desa.

Sedangkan Kabupaten Boalemo penyerapannya baru 11,22 persen, Bone Bolango (Bonbol) 42,31 persen untuk 84 desa, dan Gorontalo Utara 50,02 persen (123 desa).

Boalemo yang memiliki 84 desa mendapatkan alokasi anggaran dari Kemenkeu Rp 23,29 miliar, Gorontalo 205 desa dengan anggaran Rp 52,393 miliar, Pohuwato 104 desa sebanyak Rp 28,156 miliar, Bonbol 166 desa dengan anggaran Rp 42,750 miliar, dan Gorut 123 desa sebanyak Rp 33,367 miliar.(esy/jpnn)