Kepala Daerah Sibuk Dukung Jokowi, Siapa yang Urus Rakyat?

jpnn.com, JAKARTA - Upaya kubu petahana menarik para kepala daerah masuk ke dalam tim pemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dikritik Ketua Divisi Humas dan Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Dia menilai yang dilakukan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) merupakan pendidikan demokrasi yang tidak baik bagi masyarakat.

"Apa yang dilakukan oleh TKN Jokowi-Ma'ruf menarik-narik kepala daerah untuk masuk menjadi pendukung adalah pendidikan demokrasi yang tidak baik bagi generasi mendatang," kata Ferdinand menjawab JPNN, Jumat (14/9).

Bahkan, lanjut Ferdinand, tindakan itu juga akan merusak etika ketatanegaraan karena kepala daerah itu adalah pemimpin semua kelompok di daerahnya, bukan cuman gubernur, atau bupati dan wali kota kelompok Jokowi.

Sebab, katanya, bisa saja ada pendukung Prabowo yang memilih kepala daerah tersebut dan tiba-tiba sekarang dia harus meninggalkan aspirasi pemilihnya. Di sinilah tidak baiknya.

"Apa jadinya jika presiden sibuk mengurus dirinya sebagai capres dan kepala daerah sibuk urus presiden yang sedang nyapres? Lantas siapa yang urus rakyat?," tegas Ferdinand mempertanyakan.

Di sisi lain, tambahnya, mereka para kepala daerah dibayar dari pajak rakyat, bukan cuman dari pajak pendukung Jokowi. Karena itulah dia memandang upaya yang dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf sesuatu yang tidak tepat.

"Saran kami sebaiknya semua kepala daerah tidak terlibat secara langsung dalam tim pemenangan. Mendukung boleh saja tapi tidak boleh masuk dalam tim pemenangan. Kasihan rakyat tidak ada yang urus," pungkasnya.(fat/jpnn)