Kesadaran Bupati/Walikota Rendah

Kamis, 28 Januari 2010 – 14:29 WIB

JAKARTA-Tingkat kesadaran bupati/walikota dalam memperbaiki sistem akuntabilitas kinerjanya masih kurang. Akibatnya banyak daerah yang sangat rendah capaian akuntabilitas kinerjanya."Untuk tingkat provinsi tingkat ketaatannya sudah bagus. Yang rendah itu di tingkat kabupaten/kota," kata Deputi Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN&RB Herri Yana Sutisna di Kantor MenPAN&RB, Kamis (28/1).

Diakuinya, untuk mengubah input menjadi out come itu sangat sulit. Butuh waktu dan proses panjang, namun akan lebih mudah jika kepala daerahnya ikut menggenjot aparaturnya.

"Banyak loh kami temukan di lapangan, bupati/walikota cuek terhadap sistem akuntabilitas ini. Mereka hanya menyuruh bawahannya, padahal yang harusnya mengawasi adalah pimpinan," tambah Asisten Deputi Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN&RB Hendro Witjaksono, Kamis (28/1).

Meski banyak bupati/walikota yang "bebal", ada juga yang baik pimpinannya. Yaitu Batang Hari, Sukabumi, dan Pekan Baru. Sedangkan untuk provinsi Kaltim, Sulteng, Jateng, Sumbar, dan DKI Jakarta.

"Sebenarnya yang paling berhasil hari ini adalah Sulteng, karena tahun 2009 dia di peringkat 25 dan sekarang naik ke posisi 5," ungkap Herri. (Esy/jpnn)

JAKARTA-Tingkat kesadaran bupati/walikota dalam memperbaiki sistem akuntabilitas kinerjanya masih kurang. Akibatnya banyak daerah yang sangat rendah