Kesaksian JK Mengkonfirmasi Kesalahan Boediono-Sri Mulyani

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Timwas Century DPR, Bambang Soesatyo mengatakan kesaksian Wakil Presiden RI 2004/2009 Muhammad Jusuf Kalla (JK) di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk skandal Bank Century, Kamis (8/5), semakin mengkonfirmasi pengakuan bersalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (SM) dan mantan Gubernur BI Boediono dalma menangani Bank Century.

Politikus Golkar itu mengatakan dalam pertemuan mendadak dengan JK pada 25 Nov 2008, baik Sri Mulyani maupun Boediono sebenarnya sudah mengaku ada yang salah dalam menangani Bank Century. "Keduanya tak bisa lagi mengendalikan ekses penyelamatan Century karena langsung membengkak dari Rp.632 Miliar yang disetujui menjadi Rp.2,7 Triliun dalam waktu dua hari," kata Bambang Soesatyo, Kamis (8/5).

Bentuk pengakuan bersalah Boediono, lanjutnya, tampak jelas dari jawaban Boediono, ketika JK bertanya ‘Kenapa Anda (Boediono) keluarkan ini? Apa yang salah?’ Saat itu, Boediono hanya bisa menjawab dana bailout diambil oleh pemilik Bank Century.

"Pertanyaan kritisnya, kalau bank itu dirampok sendiri oleh pemiliknya kenapa negara yang harus menanggung?," tanya anggota Komisi III DPR itu.

Selain itu, kesaksian JK juga mengungkap inkonsistensi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) - BI tentang alasan utama mem-bailout Century. Kepada JK, Boediono menjawab bailout dilakukan karena Robert Tantular mengambil uang dari Century. Tetapi, pada kesempatan lain, Boediono dan Sri Mulyani mengemukakan ancaman krisis ekonomi sebagai alasan utama mem-bailout Century.

"Di sinilah terlihat inkonsistensi Boediono-SM. SM tampaknya ingin menyeret JK ke dalam pusaran ekses (bailout Century) itu dengan mengaku telah mengirim pesan singkat (SMS) mengenai penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik kepada JK. Namun, SM tak bisa membuktikan SMS yang dikirimkannya tersebut," tutur politikus yang akrab disapa Bamsoet.
 
Bahkan, dia menilai pernyataan Boediono-Sri Mulyani itu patut dilihat sebagai kebohongan yang bermotif melimpahkan masalah ke pundak JK. Padahal JK dari awal tidak pernah dilibatkan. (fat/jpnn)