Ketua DPRD DKI Ngambek, IMI Terancam Pecah

jpnn.com - JAKARTA - Meski Musyawarah Nasional IMI tuntas sejak 18 Desember lalu, Prasetyo Edi Marsudi, masih mempermasalahkan terpilihnya Sadikin Aksa secara aklamasi pada Munas itu. Pras keukeh tak mengakui kepengurusan hasil Munas tersebut. Kondisi ini membuat IMI terancam megalami dualisme kepemimpinan.

Seperti diketahui, pada 18 Desember 2015 lalu, Sadikin Aksa dinyatakan menang secara aklamasi. Tapi, pemilihan ketua umum IMI kala itu diwarnai walk out Prass yang menolak pemilihan dilakukan secara voting terbuka. 

Pria yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengaku masih membuka kesempatan untuk mediasi antara dirinya dengan Sadikin. Meski begitu, bagi dia pemilihan ulang tetap lah harga mati.

“Apa pun mediasinya, saya akan datang. Tapi saya akan minta Munas ulang. Jika tidak masalah ini sepertinya mengarah ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI),” ujar Pras kepada wartawan dalam acara yang digelar IMI DKI bertajuk ‘Menyikapi Kondisi IMI untuk Kemajuan dan Kebersamaan’ di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pras berjanji menerima apa pun hasil keputusannya jika digelar Munas ulang. “Kalau saya kalah, saya akan hormat Sadikin. Tapi jangan seperti sekarang. Soal IMI tandingan, saya harus bicara dulu dengan stakeholder seperti pembalap dan pengprov-pengprov yang mendukung saya,” ujarnya.

Sementara itu, pengacara IMI DKI Ngatino mengatakan ada beberapa pelanggaran di Munas IMI lalu. Di antaranya soal enam pengprov yang belum dilantik tapi sudah hadir di Munas. Begitupun dengan tidak adanya laporan kegiatan dari Dewan Pengawas.

”Itu langgar AD/ART IMI. Artinya,  ini masalah dan KONI pasti belum bisa melantik kepengurusan yang cacat hukum seperti ini,” ujar mantan Sekjen KONI Pusat ini.

Sementara itu, KONI sebagai otoritas yang membawahi IMI sejauh ini memang belum memberi sinyal bakal melantik kepengurusan IMI yang diketuai Sadikin. KONI masih berusaha memediasi kubu Sadikin dengan Pras. (bam/dil/jpnn)