Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Ketua MPR Soroti Dugaan Penyalahgunaan Izin Tinggal WN Tiongkok di Jayapura 

Rabu, 03 Februari 2021 – 18:18 WIB
Ketua MPR Soroti Dugaan Penyalahgunaan Izin Tinggal WN Tiongkok di Jayapura  - JPNN.COM
Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: Humas MPR.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti persoalan dugaan penyalahgunaan izin tinggal selama delapan tahun di Jayapura, Papua, oleh seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok.

Politikus yang beken disapa dengan panggilan Bamsoet itu meminta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera memproses WN Tiongkok tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, kata dia, imigrasi juga harus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah setempat, TNI dan Polri guna meminimalisasi pelanggaran imigrasi yang kerap terjadi di Papua.

"Mengingat sepanjang tahun 2020 terjadi 69 kasus pelanggaran izin tinggal di Papua," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (3/2).

Mantan ketua DPR itu meminta pemerintah dalam hal ini Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM untuk mengoptimalkan kinerja Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Papua agar tidak terulang kembali kasus yang sama.

"Sehingga ketertiban di bidang imigrasi dapat diterapkan di lapangan," ujar Bamsoet.

Lebih jauh dia meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkumham secara tegas memberikan sanksi kepada setiap WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal maupun melanggar hukum lainnya sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

"Saya meminta komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan orang asing di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan secara detail mengecek dokumen-dokumen sah, guna mencegah terulangnya kasus penyalahgunaan izin tinggal ataupun pelanggaran lainnya," pungkas Bamsoet.(boy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kemenkumham secara tegas memberikan sanksi kepada setiap WNA yang melakukan pelanggaran.

Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News