Khawatikan Haswandi Effect ke Penyidik KPK, MA Diminta Turun Tangan

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Mahkamah Agung (MA) segera merespon putusan hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Haswandi yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan direktur jenderal pajak, Hadi Poernomo yang menjadi tersangka suap. Alasan KPK, karena putusan Haswandi bisa berpengaruh pada legalitas penyidik non-polisi di lembaga-lembaga lain.

"Kami sangat apresiasi kalau MA dapat memberi solusi atas dampak luas putusan HP (Hadi Poernomo, red). Khususnya terhadap semua kejahatan yang penyelidiknya non-Polri," kata pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji saat dihubungi wartawan, Jumat (29/5).

Indriyanto mengatakan, penyidik dalam kasus pidana pajak, kehutanan, imigrasi, pasar modal, bukan berasal dari Polri. Karenanya jika putusan atas Hadi Pernomo dijadikan rujukan, maka semua penyidik itu statusnya tidak sah.

Pelaksana tugas pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi SP.

Indriyanto yakin MA mampu mencegah terjadinya kekacauan yang terjadi akibat 'Haswandi effect'. Pasalnya, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu memang memiliki wewenang untuk melakukan pembatasan implementasi sebuah putusan.

"MA dapat melakukan ini, seperti halnya saat putusan MK yang membenarkan PK dapat diajukan berulang kali, maka MA membatasinya hanya satu kali saja," tandasnya.(dil/jpnn)