Khawatirkan Migrasi Pengguna Elpiji Bakal Menambah Beban Subsidi

jpnn.com - JAKARTA - Maksud Pertamina mengurangi kerugian negara dengan menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg) dikhawatirkan malah menambah beban APBN. Sebab, naiknya harga elpiji kemasan 12 kg bisa memicu penggunanya pindah ke tabung 3 kg.

Kekhawatiran itu disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy dalam rilisnya ke JPNN, Minggu (5/1). Menurutnya, sah-sah saja Pertamina melakukan aksi korporasi dengan menaikkan harga elpiji 12 kg yang memang tidak disubsidi. Namun, katanya, Pertamina juga harus melihat dampak lainnya. "Akan terjadi migrasi besar-besaran dari pengguna elpiji 12 kg ke 3 kg yang disubsidi," kata Romahurmuziy.

Faktanya, lanjut politisi yang dikenal dengan sapaan Romi itu, baru beberapa hari saja harga elpiji 12 kg naik, langsung dibarengi kelangkaan elpiji kemasan 3 kg. Ia mencontohkan lonjakan harga elpiji 3 kg di Indramayu dari Rp 17 ribu menjadi Rp 25 ribu.

"Nah, migrasi ini jika secara besar-besaran akan siginifikan menambah  besaran subsidi gas dalam APBN. Dampak ini yang harus dipertimbangkan Pertamina dalam mengambil keputusan soal harga elpiji 12 kg," cetusnya.

Menurutnya, Pertamina tidak bisa bersikap layaknya  negara dalam negara yang tak bisa dicampuri pemerintah. Anehnya lagi, kata Romi, Menteri ESDM Jero Wacik mengaku tidak tahu atas aksi korporasi Pertamina. Padahal, pejabat eselon I di Kementerian ESDM ada yang menjadi komsaris di Pertamina.

"Kalaupun Pertamina berdalih soal kerugian negara, alasan itu tidak tepat. Faktanya dalam lima tahun terakhir ini Pertamina membukukan keuntungan. Bahkan pada 2012 mencatat laba terbesar, Rp 25,89 triliun," tegasnya.

Karenanya, PPP meminta kenaikan harga elpiji 12 kg ditunda. "BUMN itu bukan hanya mencari untung, tapi dia ada fungsi pelayanan hajat orang banyak. Jangan membandingkannya an sich (hanya, red) dengan swasta murni," pungkasnya.(jpnn)