Kinerja Pemko Batam Terendah Ketiga Nasional, Begini Respons Wawako

Masalah keempat yang dipersoalkan Kemendagri adalah data antar-OPD yang berkenaan dengan jumlah penduduk Batam dengan penduduk miskin yang sudah terakomodir dengan program pemerintah. "Datanya tak matching, makanya ini jadi catatan juga," katanya.

Menurut Amsakar, kendati persoalan tersebut terjadi bukan pada era kepemimpinan dirinya bersama Wali Kota Muhammad Rudi, tetap ia akan menjadikan catatan penting utuk diperbaiki.

"Terutama untuk OPD teknis yang terkait empat catatan itu, untuk melakukan terobosan untuk perbaikan. Ini akan saya agendakan dalam rapat internal kami agar perbaikan ke depan," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, tingkat kinerja pemerintah daerah tak lepas dari instansi atau OPD teknis. Maka dari itu, dia berharap Pemko Batam selektif memilih pemimpin OPD. "Harus orang yang mumpuni. Kalau harus mengangkat, memberhentikan pilih yang bisa mendukung program pimpinan (walikota dan wakil walikota, red)," ucapnya.

Ditanya apakah ada rekomendasi OPD yang mempunyai kinerja rendah, Nuryanto mengatakan belum menerima laporan dari komisi terkait. Namun dia mengharapkan agar yang punya kinerja rendah dievaluasi. "Kalau nilainya 50 dari standar 100, ini bisa jadi pertimbangan wali kota," tegasnya.(jpg)