KKB Disebut Menikmati Dana Otsus Papua, Sultan Minta Pemerintah & BPK Berikan Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah dan BPK RI memberikan penjelasan terkait informasi dari BNPT yang menyebutkan adanya indikasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bocor dan dinikmati oleh KKB selama ini.

“Jika informasi ini terbukti benar, kami berharap pemerintah, baik pusat dan daerah terkait memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ini penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah agresivitas KKB yang sering kali merugikan muruah bangsa Indonesia,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (10/5).

Menurut Sultan, pemerintah dan BPK harus terbuka dan bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan oleh Kepala BNPT Boy Rafli. Sebab, berbagai jenis dana transfer Daerah termasuk Dana Otsus Papua, belum benar-benar menunjukkan hasil yang berarti bagi masyarakat Papua selama ini.

“Kebocoran Dana Otsus Papua yang dinikmati oleh KKB ini harus dinilai sebagai modus penyalahgunaan anggaran yang justru dinikmati oleh kelompok kriminal yang meresahkan masyarakat dan pemerintah. Mengapa sampai demikian, publik berhak mendapatkan penjelasan dari pemerintah,” kata senator muda asal Provinsi Bengkulu ini.

Lebih lanjut Sultan menerangkan pembiayaan terhadap kelompok atau pelaku kekerasan bersenjata tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Oleh karena itu, peran semua lembaga terkait pengawasan, transaksi dan periksa keuangan juga lembaga penegakan hukum sangat diharapkan mengusut kasus ini.

“Kami akan mempertimbangkan untuk memanggil dan meminta klarifikasinya kementerian dalam negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan terkait isu ini,” ujar Sultan.

Diketahui, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar tidak secara lugas mengatakan dana dengan jumlah tertentu diterima dan disalahgunakan oleh KKB.

Dia terlebih dahulu menjelaskan bantuan dalam bentuk dana untuk Papua, termasuk dana otonomi khusus (otsus) ataupun dana desa, diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di provinsi itu.(fri/jpnn)