KKP Harus Lebih Aktif untuk Dampak di Teluk Balikpapan

jpnn.com, JAKARTA - Pakar masalah kelautan Saut Gurning mengingatkan pemerintah bergerak lebih cepat lagi untuk penanganan dampak pencemaran akibat tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan karena bagian yang merasakan dampak besar peristiwa itu adalah soal ikan.

"Tidak harus menunggu siapa penyebabnya. KKP, Ini harus mulai bergerak. Kalau tidak dilakukan, misal pemilik restoran klaim kerugiannya ke pemerintah akibat kejadian gimana?. Maka itu pemerintah perlu menghitung ulang kerusakan selain melakukan penanggulangan," ujar Dosen Fakultas Teknologi Kelautan ITS saat dihubungi.

Dia mengatakan seharusnya pemerintahan dalam hal KKP tidak hanya tahu penyebab Teluk Balikpapan. Tapi juga melihat melakukan identifikasi.

"KKP harusnya tidak menunggu karena dampak sudah masif dan Balikpapan sudah dinyatakan sebagai kota dalam kondisi yang darurat," tegas Saut.

Selain itu kementerian lain juga diminta bersatu padu menyelesaikan masalah peluk danau.

"Bukan hanya pemerintah, tapi masyarakatnya juga harus memiliki kesadaran. Jadi memang pertama harus ditanggulangi dulu dampaknya, kesehatan dan kerusakan, terus pengamanan di wilayah pesisir supaya enggak ada sumber api," imbuhnya.

Dia berharap langkah cepat yang dilakukan pemerintah bisa bebaskan kaltim dari tumpahan minyak. Karena situasi ini bisa membuat Balikpapan terisolasi dan perlu diingat juga Balikpapan itu punya potensi memengaruhi Indonesia bagian timur," tegas Saut. (flo/jpnn)