KLHK Terapkan Langkah Menyeluruh Penanganan Bencana Ekologis

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan peninjauan ke lokasi banjir dan longsor yang sempat terjadi di Lebak, Banten, dan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil peninjauan itu, KLHK akan menerapkan penanganan holistik atau menyeluruh bencana ekologis pada 2020.

"Menteri LHK telah membentuk tim kerja yang melibatkan enam direktur jenderal, dengan sekretaris jenderal sebagai ketua tim, serta Menteri LHK dan Wakil Menteri LHK sebagai pengarah,” kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendoyono, Rabu (15/1)

Menurut Bambang, tim itu akan bekerja secara terpadu, hingga melakukan pendekatan penanganannya secara holistik. “Meliputi penataan bentang alam atau landscape yang menjadi poin utama, karena penanganan ini tidak hanya untuk sekarang, juga untuk langkah-langkah kedepan,” sambung dia.

Fokus penanganan juga dilakukan pada aspek vegetatif melalui rehabilitasi, termasuk konstruksi Konservasi Tanah dan Air (KTA), serta penegakan hukum terhadap penambangan liar dan perambahan hutan. Hal lain yang menjadi perhatian yaitu pengendalian kelola sampah, dan pemulihan lingkungan.

“Dalam pelaksanaannya, KLHK tidak bekerja sendiri. Tentu tidak lepas dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan yang menjadi bagian penting yaitu peran dan dukungan masyarakat,” ujarnya.

Khusus untuk wilayah Bogor dan Lebak, KLHK telah menyusun tahapan operasi penanganan bencana hingga tiga bulan kedepan. Dimulai dengan analisis data spasial untuk menentukan indikatif lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), yang dilanjutkan dengan observasi lokasi terdampak bencana.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Yuliarto Joko Putranto menyampaikan, dari tahap awal tersebut kemudian dapat menentukan jenis kegiatan, skema dan tata waktu kegiatan yang akan dilakukan. Pada tahapan pelaksanaan, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu penyiapan bibit, penanaman RHL, penanaman vetiver, pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD), dan bangunan KTA.

“Saat ini telah tersedia 400 ribu bibit yang ditempatkan di tiga Persemaian Sementara. Dari hasil perhitungan, secara keseluruhan memerlukan 1,2 juta batang, sehingga masih memerlukan 800 ribu bibit lagi,” tutur Yuliarto. (cuy/jpnn)