KOI Butuh Rp 40 Miliar

jpnn.com - JAKARTA – Pengiriman atlet Indonesia ke pentas SEA Games XXVII/2013 menelan banyak biaya. Dengan total 868 orang (atlet, pelatih, dan ofisial, red.) dan peralatan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 40 Miliar untuk ke Myanmar akhir tahun mendatang.

Menjelang keberangkatan, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bertemu dengan para pengurus cabang olahraga (cabor) di kantor KOI. Dalam agenda tersebut wakil Kemenpora Joko Sulistyono juga hadir.
    
Ketua KOI Rita Subowo menyebutkan pihaknya terus berkordinasi dengan Kemenpora. Dengan belum cairnya dana pengiriman tersebut, mau tak mau untuk sementara KOI harus menalangi Rp 40 Miliar itu.
    
“Silahkan tanya ke Pak Timbul sebagai Sekretaris Jendral KOI untuk lebih detailnya. Semuanya sudah dibagi untuk kerjanya menjelang SEA Games mendatang,” kata Rita singkat.
    
Nah, selain Rp 40 Miliar Sekjen KOI Timbul Thomas Lubis lantas membeberkan ada participation fee yang harus dibayar paling lambat pekan ini. Namun Timbul mengatakan sedang melobi kepada Myanmar untuk memberikan kelunakan waktu.
    
Uang keikutsertaan itu besarnya Rp 6,834 Miliar. Rinciannya uang akomodasi tinggal di kampung atlet Myanmar dikali lama tinggal lalu dikali jumlah kontingen (50 USD x 14 hari x 868 orang). “Itu harus dibayar 30 persen pekan ini. Kalau dihitung sekiatr Rp 2 Miliar lah. Tapi masih akan dihitung detilnya berapa,” jelas Timbul.
    
Mengenai masalah lima cabor yang sempat terganjal administrasinya karena belum anggota KOI, Timbul menyatakan sudah beres. Hoki, equestrian, petanque, vovinam, dan muay bisa bertanding di Myanmar mendatang.
    
Timbul menjelaskan kelimanya memang belum terdaftar sebagai anggota KOI, meski sudah mengajukan aplikasi, karena belum memenuhi syarat. Misalnya memilik sepuluh pengprov, rutin menggelar kejurnas, dan sanggup menjadi tuan rumah kejuaraan level internasional.
    
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Olahraga dan Prestasi Kemenpora Joko Sulistyono menyebutkan untuk anggaran pengiriman Rp 40 Miliar segera dicarikan jalan pencairan. Joko pun berharap itu akan beres secepatnya. “Saya tak bisa memastikan kapan. Karena memang ada jalur birokrasinya dari kementrian,” ujar  Joko. (dra)