JPNN.com 
Komisi II DPR: Pemerintah Jangan Korbankan PPPK demi Efisiensi Anggaran
Selasa, 14 Juli 2026 – 16:09 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. ANTARA/Melalusa Susthira K/aa.
“Apabila pemerintah memutuskan pengangkatan maka harus tersedia kepastian mengenai sumber gaji, evaluasi kinerja, perpanjangan kontrak, dan jalur pengembangan kompetensi,” ucap Khozin.(antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
DPR RI menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh dirumahkan oleh pemerintah daerah hanya karena alasan efisiensi anggaran.
