Komisi VII DPR Ingin Masyarakat Menikmati Subsidi 2019

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI menginginkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati dari setiap tetes APBN, khususnya pada rencana subsidi tahun 2019. Perlu diketahui, anggaran subsidi pada tahun 2019 terhadap elpiji 3 kg, listrik dan solar mengalami kenaikan.

“Supaya rakyat merasakan betul kontribusi seluruh Kementerian dan Lembaga Negara, terutama dalam peningkatkan lapangan kerja dan tentu bisa agar terbebas dari kemiskinan,” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron usai Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Khusus untuk BBM jenis premium yang sudah dicabut subsidinya, Politisi Partai Demokrat ini meminta agar ketersediannya ditambah. Bila sebelumnya kebutuhan premium fokus di luar Jawa Madura dan Bali (Jamali) maka ke depan, ketersediaan di Jamali juga harus mengalami penambahan.

“Premium memang tidak ada subsidinya, tetapi juga harus diperhitungkan selisih harga biaya produksi. Bila diserahkan sepenuhnya kepada kepada Pertamina, maka Pertamina pasti akan tergerus keuntungannya,” terang Herman.

Selain itu, ia juga meminta kejelasan terkait komposisi subsidi listrik 450VA dengan 900VA. Meskipun secara umum anggaran untuk subsidi listrik ada kenaikan, tetap harus dijelaskan juga batasannya dan zona batasan antara 450VA dengan 900VA.

Dalam rapat itu, politikus dapil Jawa Barat ini merasa belum memiliki gambaran tentang alokasi anggaran yang secara relatif makin menurun. Konsumsi publik menurun, tetapi efektifitas jangkauan terhadap anggaran ini untuk meringankan beban masyarakat, meningkatkan daya beli serta mengurangi kemiskinan ini juga belum tergambar dengan jelas.

“Jadi kita Komisi VII DPR RI ingin nanti di dalam perspektif pembahasan anggaran berapa target-target secara kuantitatif akan dicapai dari setiap anggaran yang Kementerian ESDM gunakan. Baik anggaran untuk aparatur, anggaran non-fisik maupun anggaran untuk pembangunan fisik bagi kepentingan publik,” jelas Herman.(adv/jpnn)