Komnas HAM Gandeng Polisi Pulihkan Trauma Korban
Jumat, 06 Januari 2012 – 21:21 WIB
JAKARTA — Polri dan Komisi Nasional Hak Asasai Manusia (Komnas HAM) telah sepakat untuk melakukan penyelidikan bersama (Join Investigation) untuk mengungkap fakta aksi kekerasan dalam pembubaran blokade warga di pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Hal ini merupakan salah satu kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Timur Pradopo dengan Komnasham di Mabes Polri Jakarta Jumat (6/1). Selain melakukan investigasi, Komnas HAM juga akan berupaya bersama untuk memulihkan trauma yang dialami warga pascabentrok berdarah itu. ‘’Kita juga melakukan upaya-upaya pemulihan traumatik rekonsiliasi di masyarakat itu karena di masyarakat ada pro dan kontra dengan adanya perusahaan tambang itu agar pro dan kontra itu tidak dipelihara,’’ ujar Ketua Komnasham Ifdal Kasim di Mabes Polri Jakarta Jumat.
Dalam upaya pemulihan trauma, Komnas HAM melibatkan Polri agar kondisi psikologi masyarakat kembali seperti semula. Termasuk di dalamnya memulihkan kondisi keamanan di kawasan kaya tambang itu. bersama-sama akan mengupayakan langkah-langkah menciptakan suasana kondusif kembali,’’ imbuhnya.
Sebelumnya Kapolri berjanji akan menindaklanjuti hasil temuan yang diserahkan Komnasham kepadanya. Namun demikian Polri dan Komnasham masih membutuhkan investigasi bersama untuk menyamakan persepsi mengenai fakta yang terjadi di lapangan.
JAKARTA — Polri dan Komisi Nasional Hak Asasai Manusia (Komnas HAM) telah sepakat untuk melakukan penyelidikan bersama (Join Investigation)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Hukum
AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
Minggu, 24 November 2024 – 00:01 WIB - Lingkungan
Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
Sabtu, 23 November 2024 – 18:53 WIB - Humaniora
Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
Sabtu, 23 November 2024 – 17:42 WIB - Humaniora
PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
Sabtu, 23 November 2024 – 17:42 WIB
BERITA TERPOPULER
- Hukum
AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
Minggu, 24 November 2024 – 00:01 WIB - Pilkada
Tim Pram-Doel Kecam Pernyataan Bernuansa SARA Menteri Maruarar Sirait
Sabtu, 23 November 2024 – 22:22 WIB - Pilkada
Survei Publicsensum: Elektabilitas Isran-Hadi Makin Moncer di Pilkada Kaltim
Minggu, 24 November 2024 – 00:50 WIB - Politik
Kampanye Terakhir, Luluk-Lukman Tawarkan Solusi Atas Permasalahan di Jatim
Sabtu, 23 November 2024 – 22:05 WIB - Pilkada
Puluhan Sukarelawan Pramono-Rano Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Kampanye Akbar
Minggu, 24 November 2024 – 00:42 WIB