Konseptor BPMKS Anggap Program Jokowi Rugikan APBN

jpnn.com - JAKARTA - Program Kartu Sehat Nasional (KSN) dan Kartu Pintar Nasional (KPN) yang ditawarkan capres Joko Widodo (Jokowi) dalam kampanye dan debat pilpres lalu sebagai kelanjutan dari model Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat, berpotensi merugikan APBN karena duplikasi peserta kedua kartu hingga menyebabkan membengkaknya pembiayaan.

Karena itu, KPN dan KSN sebaiknya dihentikan saja sebelum ada evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, yang dalam pelaksanaan di Ibukota Jakarta juga bermasalah. Rantai permasalahan model kartu ini terjadi di Kota Solo saat Jokowi jadi Walikota. Di Solo bernama Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo/Surakarta (BPMKS).

Hal tersebut dikatakan konseptor BPMKS, Wahyu Nugroho, dan mantan Ketua HIPMI Solo, M Ali Usman saat jumpa pers di Mid Plaza, kawasan Jakarta Pusat, Rabu (16/7). Wahyu dan Ali Usman khawatir jika model-model kartu yang akan dijalankan Jokowi akan terulang seperti di Kota Solo yakni duplikasi data peserta dan kerugian APBD miliaran rupiah.

"Dua kali kami melaporkan hal itu ke KPK, pertama pada September 2012 dan kedua 27 Juni 2014 lalu. Laporan kami kedua pada Juni lalu diajukan karena sejak 2012, KPK belum menindaklanjutinya, padahal negara (pemkot) dirugikan miliaran rupiah," ungkap Ali Usman.

Ali Usman yang juga penerima penghargaan pengusaha terbaik tahun 2000 dari Anderson Conculting, AS, menegaskan, laporan ke KPK karena ada dugaan keterlibatan Jokowi saat menjadi Walikota dalam pelaksanaan BPMKS. (fas/jpnn)