KPK Tak Masalah Menkumham Diisi Politikus

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menunjuk Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia merupakan politikus PDI Perjuangan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku tidak mempermasalahkan posisi menkumham yang diisi oleh politikus. Sebab, sambung dia, hal itu tergantung dari integritas masing-masing orang.

"Sebenarnya mau politisi atau profesional itu harusnya enggak ada dikotomi. Menurut saya itu tergantung integritas pribadi masing-masing," kata Abraham di KPK, Jakarta, Senin (27/10).

Pria asal Makassar itu menyatakan bisa saja ada kalangan profesional yang ditunjuk menjadi menteri malah sikapnya lebih buruk dari seorang politikus.

"Mungkin ada orang profesional yang dilantik ini justru lebih buruk atau mungkin calon penjahat daripada orang-orang yang dari parpol," tandas Abraham. (gil/jpnn)