KPU Diminta Atur Pemilih Cukup Modal KTP

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menunda waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU diberi kesempatan selama dua minggu, untuk memperbaikinya. Namun dalam waktu perbaikan itu, KPU dituntut serius menyelesaikan persoalan-persoalan DPT secara nyata sehingga tidak terjadi lagi penundaan pengumuman.

“KPU sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki DPT. Jadi, mereka harus serius dan membuat langkah nyata untuk memperbaiki persoalan yang ada,” ujar Wakil Sekjen Perindo Hendrik Kawilarang Luntungan di Jakarta, Jumat (1/11).

Selain perlunya langkah nyata memperbaiki persoalan DPT, Hendrik juga meminta KPU tegas dan segera membuat aturan yang memungkinkan bagi pemilih tak terdaftar dapat menggunakan KTP untuk menggunakan haknya pada tahun 2014 nanti karena menyangkut hak asasi warga negara.

Pria yang juga Calon legislatif Hanura dari daerah pemilihan Sulawesi Utara ini berpandangan persoalan DPT tidak bisa hanya diselesaikan KPU, tetapi perlu peran aktif dari Kementerian Dalam Negeri. Hal itu diperlukan, untuk memastika  penyelenggaraan pemilihan umum legislatif maupun presiden tahun depan dapat berjalan dengan baik.

Menurut pengusaha baja nasional ini, Kementerian Dalam Negeri harus turun langsung untuk menyelaraskan data-data DPT sesuai dengan yang dimiliki oleh instansi KPU. “KPU, dalam menentukan DPT perlu menyesuiakan dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang dimiliki Kemendagri," tegasnya.

Peran serta Kemdagri, tegas putra asli Sulaweai Utara ini diharapkan memacu KPU dan Bawaslu untuk lebih serius dalam menyelaraskan data yang mereka punyai. Persiapan yang matang dari penyelenggaraan pemilu soal data-data yang valid, sesuai dengan keadaan penduduk di Tanah Air, dipastikan bisa melahirkan pemilu yang sesuai harapan masyarakat.

KPU tetap meyakini Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2014 akan lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. KPU menganggap masalah DPT saat ini bukan masalah serius. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, wajar DPT dikritisi semua pihak lantaran menyangkut kedaulatan rakyat untuk memilih. Semua pihak ingin agar pemilu 2014 lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. Karena itu, kata dia, pihaknya sudah membangun data base seperti pemilu 2004 .

Untuk itu, Husni berharap kepada parpol atau pihak lain untuk menyerahkan data yang dimiliki sebagai pembanding data base KPU agar mereka yang berhak memilih bisa masuk dalam DPT. Namun, data tersebut harus berdasarkan fakta, bukan analisis. (awa/jpnn)