KPU Dituding Pro Partai Parlemen

Minggu, 06 Januari 2013 – 17:49 WIB

Dikatakan, Parpol yang tidak lolos mempunyai banyak cara untuk menguji benar atau salah kinerja KPU. Yaitu dengan membawa ke Bawaslu, DKPP atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan sampai ke aparat Kepolisian.

"Jika mereka (parpol) mempunyai alat bukti yang lengkap dan kuat. Polisi bisa saja menangkap oknum KPU yang melanggar hukum. Bukan tidak mungkin juga ke Mahkamah Konstitusi," ujar Junisab yang juga Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan, KPU Pusat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum menunjukan kinerja yang maksimal. Hal ini terlihat saat KPUD menjalankan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi.

“Saya melihat KPU belum mempunyai persiapan yang matang terkait proses verifikasi faktual partai politik di daerah. KPU belum mempunyai standardisasi yang jelas bagaimana meloloskan partai yang di verifikasi faktual tersebut,” kata Chaerul Huda.

JAKARTA - Mantan anggota DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Junisab Akbar menilai Komisi Pemiliham Umum (KPU) pro kepada partai politik (Parpol)

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next