KPU Nilai Tudingan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif Hanya Imajinasi

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner KPU RI Ida Budiarti menilai tudingan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang mobilisasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 tidak didasari bukti kuat. Pasalnya, dalam persidangan, sejauh ini mereka hanya berkutat dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

"Pemohon hanya bilang kalau jumlah pemilih di DPKTb besar. Kemudian diimajinasikan sebagai sebuah kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif," kata Ida kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Senin (11/8).

Menurutnya, jumlah pemilih saja tidak bisa menjadi bukti kecurangan. Pasalnya, tidak ada satu pun peraturan yang membatasi jumlah pemilih di DPKTb.

Sehingga, lanjutnya, semua pemilih yang memenuhi syarat untuk masuk DPKTb harus difasilitasi oleh KPU.

"Karena perspektif penyelenggara adalah menjamin hak konstitusional pemilih," ujar Ida.

Lebih lanjut Ida mengatakan bahwa pihaknya siap menepis semua tudingan Prabowo-Hatta. Ia pun mengingatkan bahwa KPU dalam menyelenggarakan setiap tahapan pemilu bekerja dibawah sumpah.

"Itu (sumpah) mempunyai nilai dan bobot pembuktian. Tapi tentu ini jadi wewenang MK memberi penilaian terhadap fakta-fakta," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemilih yang masuk ke dalam DPKTb adalah warga yang memiliki hak suara namun tidak terdaftar di DPT atau DPK. Jika beralamat di wilayah TPS tempat ia ingin mencoblos, maka pemilih tersebut hanya disyaratkan untuk menunjukan KTP atau paspor atau dokumen identitas sejenis. Jika tidak maka pemilih harus mengurus surat keterangan pindah mencoblos atau disebut form A5. (dil/jpnn)