Kritik Mahasiswa-Masyarakat Sipil kepada Prabowo-Gibran soal ART hingga BOP, Keras!

Penentuan bea masuk barang dari AS 0%, pemberian data pribadi rakyat Indonesia, keistimewaan bebas sertifikasi halal bagi barang dari AS, kepentingan eksploitasi sektor tambang, larangan ikut blok ekonomi lain yang tidak sejalan dengan AS dan lainnya.

Dalam penandatanganan Piagam BoP, pemerintah RI dinilai masuk dalam langgam politik Donald Trump (Amerika Serikat). BoP yang dibentuk di Davos dan diketuai oleh Donald Trump bukanlah BoP sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.

Hal tersebut karena dalam piagam BoP tidak menjadikan Resolusi 2803 sebagai dasar pertimbangan dalam pembukaan piagam BoP itu sendiri.

Dina menuturkan bahwa dalam BoP di Davos tidak ada satu pun kata Palestina, berbeda dengan Resolusi 2803 yang mengkhususkan penyelesaian masalah Palestina.

"Dalam BoP di Davos, kendali dan laporan kegiatan BoP ditujukan kepada Donald Trump sebagai ketua. Sementara dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, kendali dan laporan BoP ditujukan pada Dewan Keamanan PBB," tuturnya.

Aksi nasional mahasiswa dan masyarakat sipil juga menilai serangan AS-Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi ”Board of War” karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran.

"Pemimpin BoP, Donald Trump, yang seharusnya menjaga perdamaian sebagaimana dimaksud dalam piagam BoP justru melakukan tindakan yang melawan perdamaian itu sendiri. Dalam konteks itu, sudah semestinya dan seharusnya Indonesia segera menarik diri dari dan menyatakan sikap tegas untuk keluar dari BoP," kata Diana.

Berikut pernyataan sikap Aksi Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Sipil: