Kubu Jokowi Merasa Difitnah soal Isu Pencabutan TAP MPR Larangan PKI

jpnn.com - JAKARTA - Anggota tim ahli di Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Siti Musdah Mulia, mengklarifikasi masifnya pemberitaan dan isu yang disebarkan di media sosial dan masyarakat yang menyebut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) akan dicabut jika duet usungan PDIP, NasDem, Hanura dan PKB itu menang di pemilu presiden.  Musdah memastikan ia tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi-JK akan mencabut Tap MPRS No. XXV/1966 bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

"Pemberitaan itu mengada-ada dan tidak pernah saya ucapkan. Isu itu sengaja digulirkan sebagai kampanye hitam untuk mengganggu proses kampanye dan mengganggu kondisi internal tim kampanye Jokowi-JK," kata Musdah dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu, (5/7).

Musdah mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan kebohongan-kebohongan karena Jokowi-JK sangat sulit untuk dicari kekurangannya. Menurut guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu, isu legalisasi komunisme itu adalah kebohongan besar, fitnah keji yang tidak bertanggung jawab.

Sebab, katanya, pencabutan TAP MPRS hanya bisa dilakukan oleh MPR.  “Bagaimana mungkin presiden mencabut TAP MPRS yang merupakan kewenangan MPR? Ini pelintirannya sudah terlalu jauh dan keji. Ini sangat merugikan. Apalagi ini dijadikan bahwa untuk mengembangkan seakan-akan PDI-P dan Jokowi adalah partai pengusung komunisme, yang menurut saya itu sama sekali tak benar. Itu sudah keterlaluan," tegas Musdah.

Musdah pun berharap masyarakat tidak mempercayai isu itu karena jelas-jelas merupakan kebohongan seperti juga kampanye hitam lain yang kerap menerpa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Jokowi-JK itu. Sebab, beragam kampanye hitam kerap menyasar pasangan Jokowi-JK. Mulai dari iklan kematian Jokowi, isu bahwa Jokowi adalah keturunan etnis Tionghoa dan bahkan diragukan keislamannya. (rmo/jpnn)