Kuota BBM Subsidi Dipangkas

JAKARTA - Depresiasi nilai tukar rupiah membuat subsidi BBM terancam membengkak. Pemerintah pun siap mengambil langkah progresif dengan memangkas kuota volume BBM subsidi.
       
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pengurangan volume dilakukan untuk mengurangi beban subsidi BBM. Rencananya, kuota BBM subsidi yang dalam APBN 2014 ditetapkan 48 juta kiloliter (kl) bakal dipangkas menjadi 46,3 juta kiloliter.

"Dari situ, kita bisa hemat (subsidi) Rp 7 triliun," ujarnya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR kemarin (3/6).
       
Seperti diwartakan, pelemahan nilai tukar rupiah membuat subsidi BBM yang dalam APBN 2014 dipatok Rp 210,7 triliun diproyeksi membengkak menjadi Rp 285,0 triliun. Bahkan, riset Citibank memproyeksi subsidi BBM tahun ini bisa tembus Rp 300 triliun-Rp 350 triliun.
       
Menurut Jero, saat ini Kementerian ESDM tengah mematangkan sembilan program penghematan untuk menekan konsumsi BBM. Pertama, menghentikan penjualan BBM subsidi pada Sabtu, Minggu, dan hari libur.

Rencananya, program ini akan diujicoba di Jakarta terlebih dahulu sebelum diberlakukan di wilayah lain. "Tapi, rakyat kita kan banyak akalnya. Nanti beli BBM-nya (hari) Jumat full tank. Jadi Sabtu-Minggu bisa jalan-jalan. Nah ini kita cari bagaimana yang terbaik," katanya.
       
Program kedua, lanjut dia, adalah optimalisasi jaringan gas dalam kota. Ketiga, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) melalui pembangunan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jabodetabek, Surabaya, dan Palembang.

Keempat, kewajiban penggunaan biodiesel 20 persen dan bioetanol 0,5 persen. Kelima, pengendalian konsumsi BBM di wilayah pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
       
Keenam, pengawasan intensif terhadap penggunaan BBM bersubsidi di kendaraan pemda dan BUMN. Ketujuh, pengandalian kuota BBM di setiap daerah. Kedelapan, perluasan pengembangan infrastruktur BBM non-subsidi. Kesembilan, penggunaan transaksi non tunai atau pemakaian kartu dalam pembelian BBM bersubsidi.

"Sembilan langkah itu bisa menurunkan konsumsi BBM, tapi bisa juga menyebabkan chaos (kekacauan). Makanya kita kaji mana yang bisa diimplementasikan dengan baik," ucapnya.
       
Jero mengakui, pemerintah tinggal memiliki waktu beberapa bulan untuk bekerja cepat mengamankan kuota BBM subsidi. Namun, hal itu tidak mudah karena tingginya pertumbuhan jumlah mobil yang tahun ini diproyeksi 1,2 juta unit dan sepeda motor 7,6 juta unit.

"Sampai saat ini konsumsi (BBM subsidi) bisa dikendalikan dengan baik, tapi tantangan akan makin berat," ujarnya.
       
Menurut Jero, konsumsi BBM diperkirakan bakal melonjak dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu terkait periode kampanye untuk pemilihan presiden 9 Juli mendatang, liburan sekolah, puasa dan mudik Lebaran. "Kalau kampanye pasti kan keliling pakai kendaraan, jadi konsumsi BBM subsidi pasti naik," katanya.
       
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengritik keras kinerja Kementerian ESDM yang dinilainya terus mengumbar janji terkait upaya pengendalian konsumsi BBM subsidi. Misalnya, wacana pembatasan konsumsi dengan RFID yang tidak jelas realisasinya.

Karena itu, dia meminta agar dalam waktu beberapa bulan tersisa ini, Kementerian ESDM benar-benar serius menjalankan program penghematan BBM subsidi. "Kalau tidak, subsidi makin membebani APBN," jelasnya. (owi/oki)