Kurangi Beban Buruh, Kemenaker Fokus di Perumahan

jpnn.com - JAKARTA - Permasalahan kesejahteraan buruh terus menjadi sorotan pemerintah. Salah satunya, soal kebutuhan perumahan tenaga kerja Indonesia yang biasanya menjadi beban paling berat.

Karena itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku sedang menghimpun bantuan rumah buruh dari berbagai pihak.
    
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah menghimpun potensi pembangunan 353,5 ribu unit rumah sederhana yang dapat dialokasikan untuk buruh.

Kebanyakan rumah tersebut merupakan rencana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
    
"Jumlah yang disanggupi oleh pemerintah kalau tidak salah sebanyak 350 ribu unit. Sisanya adalah rencana bantuan pembangunan rumah murah dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan sebanyak 3.500. Itu adalah jumlah rumah terjangkau sampai saat ini," ungkapnya di Jakarta kemarin (26/11).
    
Selain itu, pihaknya juga terus menggenjot beberapa program untuk mempermudah akses perumahan kepada buruh. Misalnya, program pinjaman uang muka perumahan (PUMP) yang juga menjadi program BPJS Ketenagakerjaan.    

"Upayany a tidak berhenti disini. Kami terus memetakan apa saja bantuan perumahan yang bisa diberikan untuk buruh. Misalnya, Pemerintah Daerah atau Kawasan Industri bisa menyumbangkan tanah milik mereka. Kemudian dana pembangunan bisa diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau bisa upaya ini dilakukan secara keroyokan," ungkapnya.
    
Menurutnya, perbaikan akses perumahan bisa meningkatkan kesejahteraan buruh secara signifikan. Pasalnya, selama ini beban rumah menyerap sepertiga dari total pendapatan buruh.

"Kalau dipetakan sehingga rumah buruh dekat dengan tempat bekerja, beban transportasi pun bisa ditekan," terangnya.
    
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Eddy Ganefo menyatakan dukungannya dalam percepatan kepemilikan rumah untuk buruh. Menurutnya, pihak pengembang siap memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Terlebih lagi dukungan kebijakan bantuan uang muka.
    
"Saya rasa bantuan uang muka dari BPJS sangat diperlukan oleh pengembang untuk meningkatkan antusiasme dalam membangun perumahan terjangkau. Kalau bisa Kementerian juga mengalokasikan dana tersebut. Pasalnya, saat ini pengembang perumahan subsidi hanya diprediksi mencapai 50 ribu hingga 60 ribu unit saja. Padahal, biasanya bisa lebih dari 100 ribu unit," terangnya.
    
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya menegaskan, pihaknya memang tengah membangun 3.500 rumah bekerjasama dengan beberapa pengembang. Sedangkan, pihaknya tahun ini sudah mengalokasikan Rp 200 miliar untuk program PUMP.

"Untuk membantu beban para buruh, kami juga akan menyelenggarakan pasar murah untuk pekerja di 11 kota di Indonesia," ungkapnya. (bil)