Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Lebih Baik Mundur dari Stafsus Kepresidenan ketimbang Merepotkan Pak Jokowi

Jumat, 24 April 2020 – 18:56 WIB
Lebih Baik Mundur dari Stafsus Kepresidenan ketimbang Merepotkan Pak Jokowi - JPNN.COM
Presiden Jokowi saat mengenalkan 7 staf khusus dari kalangan milenial. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta para staf khusus (stafsus) kepresidenan yang cuma bisa merepotkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik mengundurkan diri. Sebab, stafsus kepresidenan yang semestinya membantu Presiden Jokowi, belakangan ini justru menjadi beban.

Yandri menyampaikan itu menyusul pengunduran diri dua stafsus kepresidenan, yakni Adamas Belva Syah Devara dan pendiri Andi Taufan Garuda Putra. “Kalau cenderung merepotkan presiden, bukannya membantu ya lebih baik mundur saja. Selama ini tupoksi (tugas pokok dan fungsi, red) mereka enggak jelas juga," ucap Yandri di Jakarta, Jumat (24/4).

Wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, pengunduran diri Belva dan Taufan membuktikan dua milenial tersebut belum pantas menduduki jabatan stafsus kepresidenan. Namun, Yandri tetap mengapresiasi keputusan Belva dan Taufan mengundurkan diri dari jabatan mentereng itu.

"Ya terbukti mereka belum pantas duduk sebagai stafsus dan cenderung gagal paham. Pak Jokowi harus lebih selektif lagi kalau merekrut stafsus, tetapi saya apresiasi sikap mereka mau mundur setelah menuai polemik di publik," tandas Yandri.

Sebelumnya Andi Taufan memicu polemik setelah menyurati para camat dengan surat berkop Sekretariat Kabinet RI. Taufan melalui suratnya meminta para camat melibatkan perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek dalam penanganan virus corona di perdesaan.

Adapun Adamas Belva Syah Devara mengundurkan diri dari jabatan stafsus kepresidenan menyusul polemik tentang perusahan rintisannya, Ruangguru yang menjadi mitra pelaksana program Kartu Prakerja. Pemerintah menganggarkan dana Rp 20 triliun bagi 5,6 juta peserta pelatihan porgram yang notabene merupakan janji kampanye Presiden Jokowi itu.(fat/jpnn)

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra memang belum pantas menduduki jabatan staf khusus kepresidenan.

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA