JPNN.com 
Libatkan Warga Agar Program Pemkot Terbebas Kendala
Di Solo Hanya Kraton yang Tak Bisa Diatur
jpnn.com - SURAKARTA - Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengklaim semua programnya yang berkaitan dengan masyarakat kota selalu dimusyawarahkan dengan warga kota. Dengan demikian, realisasi kebijakan yang ditetapkan Pemkot Surakarta tidak menemui kendala.
"Pemerintahan kota tidak jalan sendirian dalam mengurus kota. Semua program yang berhubungan dengan masyarakat selalu kita musyawarahkan dan dimintai persetujuan warga, sehingga nyaris tidak ditemui kendala berarti dalam pelaksanaannya," katanya dalam acara press gathering wartawan MPR/DPR RI di Solo, Jumat (15/11).
Pria yang dikenal dengan panggilan Rudi itu mencontohkan ketentuan soal batas usia pengguna sepeda motor. Di Solo, lanjutnya, usia di bawah 17 tahun dilarang mengendarai motor maupun mobil. "Alasannya bukan karena takut macet, tapi ini ketentuan UU. Jadi kita sudah tanamkan disiplin bagi usia anak-anak dan remaja," ujarnya.
Begitu juga berbagai program kesehatan melalui optimalisasi puskesmas dan pemeriksaan rutin kesehatan masyarakat. Pemkot Surakarta menggratiskan layanan kesehatan untuk cek kolosteral, periksa darah, hingga alat cuci darah kepada warga penderita gangguan ginjal.
"Manfaat yang diperoleh dari program tersebut, penggunaan anggaran untuk kesehatan masyarakat sudah mulai berkurang serapannya. Rencana akan dialihkan ke program pendidikan wajib belajarnya 12 tahun," kata Rudi.
Selain itu, lanjutnya, Pemko juga menambah penghasilan para guru yang bersedia memberikan kursus kepada para pelajar dari keluarga miskin. Dengan demikian, pelajar dari kalangan kurang mampu juga dapat bersaing dalam hal prestasi akademik dengan teman-temannya yang dari keluarga mampu.
"Langkah tersebut diambil oleh Pemko untuk mendorong agar pelajar dari keluarga miskin tidak kalah bersaing hanya gara-gara faktor ekonomi," ujarnya.
Penerus Jokowi di Solo itu menambahkan, kerjasama antara Pemko dengan masyarakat berjalan sangat baik. Pasalnya, Pemkot Solo menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. "Yang tidak bisa diatur itu Kraton," imbuh Rudi. (fas/jpnn)
