LIPI: Jokowi-JK Dituding Begini Jika Tak Dukung Pansus Freeport

jpnn.com - JAKARTA – Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyatakan keberpihakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kepentingan nasional akan terlihat dari sikapnya dalam mendukung pansus angket Freeport dan Pelindo II. Jika presiden dan wakil presiden tidak mendukung pansus yang bertujuan untuk membongkar semua praktek kecurangan, maka publik akan menuduh mereka berada di balik dua kasus yang saat ini sedang disorot oleh publik.

“Kalau Jokowi dan JK tidak mendukung pansus Freeport dan Pelindo II, menurut saya opini publik akan terarah kepada mereka bahwa merekalah sebenarnya yang berada di balik kedua kasus itu. Ini juga nanti akan menimbulkan persepsi publik bahwa Setya Novanto bukan pencatut nama presiden dan wapres tapi justu akan terlihat sebagai korban peperangan antar-geng elit di kekuasaan,” kata Siti Zuhro, di Jakarta, Sabtu (26/12).

Publik melalui pansus, menurut Siti Zuhro, perlu tahu latar belakang Sudirman Said dan Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsoeddin membongkar rekaman pembicaraannya dengan Setya Novanto. Dengan pansus, lanjutnya, publik jadi tahu mengapa kasus itu kemudian dibongkar? Publik harus tahu siapa mendukung siapa, siapa berperan apa dan siapa dapat apa.

“Itu yang harus dikupas. Sumber daya alam itu harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Kalau itu tidak terjadi maka itu jelas harus digugat,” katanya.

Menurut Siti, kasus Papa Minta Saham adalah masalah remeh-temeh dibandingkan dengan jantung masalah perpanjangan kontrak yang akan menentukan masa depan Indonesia yang lebih sejahtera kedepannya.

“Ada target yang jauh lebih utama daripada sekadar menurunkan Setya Novanto dari Ketua DPR. Terlalu besar energi bangsa ini telah dikeluarkan kalau masalah Freeport hanya dilokalisir pada masalah Papa Minta Saham. Bangsa ini jangan mau dininabobokan dengan masalah Setya Noanto saja,” tegasnya.

Media, ujar Siti, diharapkan tidak terbawa arus penggiringan opini dan harus mendorong berjalannya pansus tersebut. “Biar semua terbuka. Ini juga akan menjadi taruhan bagi Presiden Jokowi karena adanya surat dari Menteri ESDM Sudirman Said yang menjamin perpanjangan kontrak dan akan melakukan langkah-langkah termasuk mengubah semua peraturan yang menghambat perpanjangan kontrak tersebut,” ungkapnya.(fas/jpnn)