Makin Panjang Daftar Kelakuan Setya Novanto yang tak Pantas
JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Soekowati mengatakan, tidak hanya dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden saja Ketua DPR RI Setya Novanto melakukan perbuatan tidak terpuji. Menurut Edwin, sebelumnya Setya Novanto diduga juga telah melakukan tindakan tak pantas.
"Diantaranya soal pertemuan dengan Donald Trump dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas Ketua DPR RI (RI 6) pada mobil pribadinya serta menggelar karpet merah di jalur yang dia lalui setiap hari di Gedung Nusantara III," kata Edwin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11).
Perilaku Setya Novanto sering kontraversial karena tidak menunjukan sikap sebagai seorang negarawan yang memimpin Lembaga Tinggi Negara Yang Terhormat. "Ketika perilakunya yang tidak terpuji sering disorot media dan itu menjadi beban DPR RI," tegasnya.
Edwin menegaskan harus ada langkah politik yang diambil jika Setya Novanto terbukti bersalah. "Jangan sampai citra DPR yang sudah buruk, semakin terpuruk atas perilaku Ketua DPR," ujarnya.
Dia juga menegaskan, jika nantinya laporan Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD tentang Setya Novanto itu tidak terbukti, maka dirinya mendorong Setya Novanto untuk melakukan langkah serupa terhadap Menteri ESDM Sudirman Said.
"Jika tidak terbukti, Setya Novanto harus melaporkan Sudirman Said ke pihak berwajib juga. Dan saya juga mendorong agar Presiden untuk mencopot posisi Sudirman Said sebagai Menteri ESDM," saran Edwin.
Di bagian lain Edwin juga mendesak penegak hukum untuk mengusut sosok pengusaha berinsial R yang disebut-sebut mendampingi Setya Novanto dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin.
Edwin mengingatkan, kasus ini jangan dianggap remeh dan dibiarkan seperti tertiup angin senja. Kasus ini harus diusut tuntas. Karena telah mempermainkan sekaligus merendakan lembaga negara, baik itu lembaga Kepresidenan maupun DPR RI.
"Jangan sampai negara kita dianggap negara main-main. Presiden main-main dan lembaga DPR juga main-main. Yang dikorbankan rakyat yang dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkas Edwin.(fas/jpnn)