Mardiyanto Percepat Peleburan IPDN ke IIP

jpnn.com - JAKARTA – Nantinya, yang ada hanya IIP (Institut Ilmu Pemerintahan). Kampus IIP ini akan disebar di 4 kota, yakni Bukit Tinggi (Sumbar), Pekanbaru (Riau), Makassar (Sulsel), dan Manado (Sulawesi Utara). Namun, kontrol pelaksanaan kegiatan di kampus regional itu tetap dikontrol kampus Jatinangor. Lulusan IIP ini nantinya bakan menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) atau Sekretaris Kelurahan.

Mendagri Mardiyanto menjelaskan, perubahan nama dari IPDN menjadi IIP itu merupakan bagian dari perubahan mendasar. Perubahan-perubahan mendasar itu nantinya akan dipayungi Keputusan Presiden (Keppres) yang sebentar lagi terbit. IIP ini nanti terdiri dari dua program, yakni untuk program diklat PNS dan program S1 yang mahasiswanya dari kalangan sipil yang lulus CPNS. Jadi, IIP tetap dipertahankan sebagai lembaga kedinasan.

“Sesuai dengan rencana pemerintahan di masa mendatang, tahun kemarin penerimaan praja IPDN kita hentikan satu tahun. Kita konslidasi ke dalam. Kita benahi kembali hal-hal yang sifatnya mendasar. Pertama, policy kebijakan. Eksistensi dari IPDN akan tetap menjadi lembaga kedinasan bagi pegawai negeri,” ujar Mendagri Mardiyanto sepulang melantik muda praja di kampus IPDN Jatinangor, Kamis (25/9). Para praja yang dilantik itu nantinya akan disebar di 4 kampus di daerah tersebut.

Lebih lanjut mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan, kurikulum pendidikan di IIP nantinya juga akan diubah. Nantinya, beban mata kuliah yang harus diselesaikan praja sebanyak 144 SKS (sistem kredit semester). Lulusan IIP ini nantinya akan diproyeksikan untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa (Sekdes).

”Nantinya lulusannya menjadi Sekdes. Maka lembaga pendidikan harus dibenahi secara structural dan mendasar terutama. Pola pendidikan lebih diberatkan kepada kepribadian. Tinggalkan pola-pola lalu dengan kekerasan. Semuanya dikontrol dari Jatinangor,” ujar Mardiyanto. Dia menegaskan, meski kegiatan perkuliahan di 4 kota itu dikontrol dari Jatinangor, tapi pemerintah tetap memberikan kepercayaan kepada daerah.

Masalah pendaaan, pemerintah daerah yang di daerahnya ada kampus IIP-nya, tidak dibebani dana dari APBD. ”Nanti akan kita bebankan ini dari APBN,” ujarnya, seraya mengatakan belum tahu persis berapa anggaran yang dibutuhkan.

Selain masalah perubahan nama dan regionalisasi kampus, hal mendasar yang lain, kata Mardiyanto, terkait dengan dengan pola pengawasan dan pembinaan bagi para praja atau mahasiswanya. Diupayakan agar ada rasio yang wajar antara jumlah pengasuh dengan yang diasuh. Nantinya, pengasuh juga tidak harus alumni IPDN. “Pengasuh tidak harus dari alumni. Pegawai dari pemerintahan juga banyak,” ucapnya. (sam/JPNN)