Marzuki Janjikan Revisi Kontrak Freeport

jpnn.com - JAKARTA - Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, Marzuki Alie mengaku memahami masalah masyarakat Papua dengan perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat, Freeport. Menurutnya, substansi masalahnya adalah dirugikannya masyarakat Papua dirugikan akibat kontrak karya antara Pemerintah RI dengan Freeport.

"Kalau saya jadi presiden, kontrak yang sudah dibuat akan saya hormati, tapi pasal-pasal yang merugikan Indonesia harus direvisi," kata Marzuki menjawab pertanyaan panelis konvensi Capres PD, Thamrin Amal Tamagola, di acara Meet the Press, di Jakarta, Kamis (9/1).

Dikatakannya, sebuah kontrak tidak boleh merugikan pihak lain. Sebab, kesejajaran harus selalu dijaga dan dipelihara.

"Makanya saya mengusung tema 'Indonesia yang Bermartabat'. Hanya bangsa yang bermartabat yang mampu menegosiasikan ketidakadilan," tegas Ketua DPR itu.

Lebih lanjut mantan Sekjen PD itu mengaku pernah didatangi CEO PT Freeport karena persoalan pengupahan yang membuat karyawan perusahaan pertambangan itu melakukan aksi demo. Menurutnya, petinggi Freeport mengeluh karena sudah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk  corporate social responsibility.

"Saya bilang, saya tidak mau melihat angka-angka saja, tapi saya mau melihat peradaban masyarakat Papua yang masih tertinggal dan seperti tidak ada kontribusi dari Freeport. Dia tidak bisa menjawabnya," ujar Marzuki Alie.

Kalau saja Freeport memberikan hak-hak masyarakat Papua sejak dahulu, lanjutnya, pasti ada perubahan perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat di provinsi paling timur di Indonesia itu. "Faktanya, kehidupan masyarakat Papua bukannya lebih baik. Bukan saya tidak menghormati budaya Papua, tapi kalau budaya tidak berkembang dan sudah usang, artinya ada yang salah kan?" imbuh Marzuki Alie. (fas/jpnn)