Maskapai Perbatasan Dibekukan, Anak Buah Prabowo Keberatan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR M Nizar Zahro yang membidangi transportasi mengkritik langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF) yang biasa beroperasi di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Sebab, keputusan itu akan berdampak signifikan bagi masyarakat di kawasan perbatasan provinsi ke-34 di Indonesia itu.

"Idealnya pemerintah memperbanyak angkutan penerbangan di  perbatasan, bukan malah sebaliknya menutup maskapai yang akhirnya berimplikasi terhadap terisolirnya warga perbatasan," ucap Nizar kepada JPNN, Rabu (29/11).

Untuk daerah-daerah perbatasan seperti di Kaltara, kata Nizar, negara seharusnya hadir untuk melayani masyarakatnya, termasuk di bidang transportasi. Tapi bila pemerintah tidak sanggup, lanjutnya, setidaknya memberi kemudahan kepada pihak swasta untuk mengoperasikan pesawat guna melayani masyarakat.

"Jika ditemukan kekurangan, maka tugas negara adalah membimbing agar maskapai tersebut memenuhi standar yang ditetapkan," tegasnya.

Politikus Gerindra itu menambahkan, membekukan izin maskapai tanpa kejelasan solusi merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat di perbatasan. Bahkan, keputusan itu memunculkan kekhawatiran baru.

"Khawatirnya, rakyat di perbatasan akan mencari solusi di negara sebelah. Sebelum itu terjadi, sebaiknya pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat di perbatasan," pungkas politikus asal Madura ini.(fat/jpnn)